Jakarta, 4 Desember 2017.  Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah diterbitkan Instruksi Presiden RI No. 6Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015, Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan Instruksi Presiden tersebuttelah menerbitkanSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017tanggal 4 Desember 2017tentang "Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)"

Luas areal Penundaan Pemberian Izin BaruRevisiXIII menjadi sebesar 66.327.108 ha berkurangsebesar12.503 ha dari PIPPIB Revisi XII. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari datakonfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perkembangan data perizinan dan bidang tanah, perkembangan tata ruang danhasilsurvei hutan alam primer,serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya hasilsurveilahangambut.
Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hasil Revisi XIIIini. Secara lengkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017beserta lampiran petanya dapat dilihat dan diunduh di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan http://webgis.menlhk.go.id:8080.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan