Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) sukses menyelenggarakan rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 dan peluncuran aplikasi SINERGY di Hotel Pullman Central Park, Jakarta. Acara ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan sekaligus memperkuat layanan berbasis digital.
 

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian. Total peserta meliputi lebih dari 20 perwakilan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I hingga XXII, serta para pemegang izin PPKH.
 

Acara dimulai dengan arahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang diwakili oleh Ibu Roosi Tjandrakirana, Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH). Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam mendukung tata kelola kawasan hutan yang transparan dan akuntabel.
 

Puncak acara adalah peluncuran aplikasi SINERGY, platform digital yang memungkinkan pemegang PPKH memantau proses permohonan izin dan melaporkan kewajiban secara real-time. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang kehutanan.
 

Rapat ini bertujuan memastikan bahwa seluruh pemegang PPKH memahami kewajiban baru sesuai regulasi, serta mampu memanfaatkan aplikasi SINERGY untuk mempermudah pengelolaan kewajiban mereka. Harapannya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat meningkatkan realisasi PNBP yang menjadi salah satu quick win Kementerian LHK tahun 2024.
 

Melalui sosialisasi ini, diharapkan sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.