Berita

Tanggal Terbit: 11-06-2025

FGD Tenurial Gorontalo : Menuju Kepastian Hukum Kawasan Hutan



Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tindak lanjut penyelesaian bidang-bidang tanah yang terindikasi berada dalam kawasan hutan di Provinsi Gorontalo, Rabu (11/6) di Bogor.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Bapak Ade Tri Ajikusumah, hadir sebagai narasumber dan menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan tenurial secara adil dengan tetap menjaga kelestarian kawasan hutan.

Dalam pidatonya, beliau menyampaikan bahwa terdapat 928 bidang tanah yang terindikasi berada dalam kawasan hutan di Gorontalo. Pemerintah mendorong penyelesaian melalui pendekatan berbasis regulasi, seperti penegasan alas hak, mekanisme PPTPKH, sanksi administratif, dan penegakan hukum kehutanan.

FGD ini diharapkan menghasilkan solusi konkret lintas sektor untuk mewujudkan kepastian hukum dan pengelolaan hutan yang lestari.

Berita Terpopuler

1. KLHK Tetapkan PIPPIB Tahun 2021 Periode II
Dibaca: 4075 kali

2. Menteri LHK: Diakui FAO, Pemantauan Hutan Indonesia Komprehensif Sesuai Standar Dan Prinsip Internas
Dibaca: 3361 kali

3. Laju Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022 Turun 8,4%
Dibaca: 3221 kali

4. Jejak Langkah Tahun 2023, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Dibaca: 2942 kali

5. Menteri LHK: Presiden World Bank Kagumi Rehabilitasi Mangrove Indonesia
Dibaca: 2745 kali

6. Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah
Dibaca: 2573 kali

7. KLHK Susun Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional 2025-2055
Dibaca: 2429 kali

8. Sosialisasi 4 Peraturan Gubernur Kalbar Tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
Dibaca: 2303 kali

9. KLHK LANJUTKAN SOSIALISASI SUB NASIONAL INDONESIA’S FOLU NET SINK 2030 REGION JAWA DI BOGOR
Dibaca: 2263 kali

10. Rapat Sinkronisasi PIAPS: Masyarakat Berperan Aktif dalam Pengelolaan Hutan dan Perubahan Iklim
Dibaca: 2259 kali

Pengunjung

Total

25514

Tahun ini

147

Bulan

9

Hari ini

1