Jakarta — Dalam upaya mendukung percepatan penyelesaian sawit terbangun dalam kawasan hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Data Pelepasan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pada 18 Juli 2025. Kegiatan ini menghadirkan lintas kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta instansi dari sektor pertanian dan perkebunan.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Bapak Ade Tri Ajikusumah, dalam keterangannya menekankan pentingnya sinergi antar pihak dalam menyelesaikan persoalan sawit dalam kawasan hutan. Berdasarkan temuan, terdapat sekitar 3,3 juta hektare perkebunan sawit yang terbangun dalam kawasan hutan.

“Kita mengajak teman-teman ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta sektor pertanian dan perkebunan untuk menyatukan langkah dan pemahaman dalam menyelesaikan sawit di dalam kawasan hutan. Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun satu irama dan frekuensi yang sama agar penyelesaian sawit di kawasan hutan bisa dilakukan secara terpadu dan terukur,” jelas Dirjen Planologi Kehutanan.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang saat ini tengah mengawal proses penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan.

“Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan menjadi satu langkah penting dalam menyatukan data serta menyelaraskan langkah penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Semua ini demi Indonesia Raya, agar pengelolaan kehutanan ke depan menjadi lebih jelas, terintegrasi, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kesepahaman data dan peta jalan bersama yang menjadi pijakan kuat dalam menyelesaikan permasalahan sawit dalam kawasan hutan secara adil, terukur, dan berkelanjutan.