Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan turut menghadiri Kick Off Meeting Kajian Sektor Kehutanan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Rabu (29/4/2026). 

Kegiatan ini merupakan langkah awal secara bersama-sama dalam memperkuat tata kelola sektor kehutanan. Kajian sektor kehutanan tahun 2026 difokuskan pada aspek tata niaga hasil hutan dan pelepasan kawasan hutan yang dinilai memiliki potensi kerawanan dalam pengelolaannya. 

Melalui kajian ini, diharapkan dapat terpetakan berbagai celah yang berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan, sekaligus dirumuskan langkah perbaikan yang lebih sistematis. 

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan berperan dalam penataan kawasan hutan, termasuk dalam mencermati potensi kerawanan dalam pengelolaannya. 

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, menegaskan, “Penting untuk mengkaji kerentanan korupsi pada tata kelola pelepasan kawasan hutan guna memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.” Partisipasi dalam kajian ini juga menjadi bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang lebih baik dan berintegritas. 

Dukungan semua pihak menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik ke depan.